Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang mana sebelumnya bernama Badan Kepegawaian dan Diklat, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan lembaga Teknis Daerah, dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DalamĀ  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo mengacu pada Peraturan Bupati Bungo Nomor 49 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo. Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 49 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris Badan, membawahi :
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    • Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
  3. Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, membawahi :
    • Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
    • Sub Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai
    • Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan pensiun
  4. Bidang Mutasi, membawahi :
    • Sub Bidang Promosi dan Penempatan
    • Sub Bidang Penggajian dan Indentitas Pegawai
    • Sub Bidang Kepangkatan
  5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
    2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
    3. Sub Bidang Diklat Struktural
  6. Kelompok Jabatan Fungsional